Pondasi Wilayah Metropolis Inklusi-2 :
Masih ada pekerjaan rumah dibalik tekad penguatan pondasi Sidoarjo Metropolis Inklusif. Ini bukan terkait komitmen janji 14 program atau loyalitas terhadap kebijakan nasional: makan gratis bergizi (MBG ), program amankan kesehatan atau pendidikan masyarakat secara menyeluruh.
Sisa pekerjaan rumah itu ! Turunkan sisa catatan penduduk miskin tahun 2024, sekitar 109.390 orang. Kendalikan pengangguran terbuka ( 76.063), ketersediaan lowongan bagi 11.465 pencari kerja dan redam secara proporsional alih fungsi lahan yang jadi sumber penghasilan 26.876 pekerja sektor pertanian.
Ditambah lagi realitas ini ! Jejak digital 21 Pebruari 2025, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo selama Januari 2025 mencatat 1.209 orang datang mengurus surat pindah datang. Alasannya : perubahan ekonomi, kesempatan kerja, aksesibilitas infrastruktur, dan mencoba memperbaiki kualitas hidup. Alasan normatif yang manusiawi.
Mengapa pekerjaan rumah itu perlu dituntaskan ! Boleh diakui atau tidak, dimungkinkan diantara mereka, ada para pemberi amanah H. Subandi – Mimik Idayana. Pasangan bupati dan wakil bupati itu dipercaya 557.267 warga dari 346 desa di 18 Kecamatan. Bila komitmen itu terwujud, dampak positifnya akan dirasakan pula oleh 402.907 warga yang bersebrangan pilihan atau tak menetapkan pilihan.
Setiap perjuangan dipastikan ada dilema dan kendala ! Jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang sebagai sumber penghasilan normatif cenderung menurun : Waru (13), Gedangan (12), Sidoarjo (8) dan Buduran (4). Kawasan lain yang serupa : Porong (3), Jabon (2), Tanggulangin (5), Candi (1), Tulangan (1), Wonoayu (1), Sukodono (2), Buduran (4), Balongbendo ( 3). Totalnya 55 perusahaan tak lagi beroperasi. Sementara itu juga layak diketahui ! ada tiga wilayah yang alami pertumbuhan : Krian (1), Taman (6), dan Tarik (2).
Referensi ini layak dicermati sebagai pijakan tata kelola inovasi program. Para penyelenggara pemerintahan : eksekutif, legislatif, yudikatif dan stakeholder, tidak perlu ragu tingkatkan intensitas komunikasi. Termasuk pengelola manajemen atau pemilik perusahaan. Tujuannya ! Rumuskan kebijakan tepat manfaat; sinergis, terintegrasi tanpa tumpang tindih.
Jajaran lintas sektoral perlu keberanian wujudkan reformasi kebijakan: pemanfaatan dana CSR untuk penguatan program bina lingkungan. Plus penguatan kebijakan pemanfaatan ruang publik yang ramah bagi pemberdayaan ekonomi personal demi kemandirian finansial.
Termasuk mendorong aparatur desa / kelurahan tumbuhkan giatkan ekonomi kreatif, optimalisasi BUMDes berbasis SDM-SDA unggulan lokal. Plus penguatan monitoring – evaluasi; sebagai upaya pemetaan dan deteksi dini konsistensi dan berkesinambungan perlindungan publik. Ini penting ! Mengingat tidak sedikit warga telah bergerak manfaatkan ruang publik demi gelar ragam usaha inovatif demi hasilkan rupiah, buka warung kopi – angkringan. Plus ragam jenis jasa untuk bertahan hidup. (*)
editor: C. Rahadi
( bersambung )
