Realitas hari ini dan kemarin ! Di kawasan Sidoarjo seluas 719,34 Km itu ada pecahan Kali Berantas yang berhulu di Malang, yaitu : Kali Mas dan Kali Porong; pecahan kali Brantas berhulu di Malang. Wilayah ini juga terbagi 346 desa / kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan; yang dikelilingi 48 titik aliran sungai cukup lebar plus beberapa ukuran lebih kecil. Airnya mengalir diantara kawasan hunian publik, perkantoran, pergudangan, dan pabrik. Menopang tumbuh kembang ladang pertanian -perkebunan, kolam budidaya, wisata pemancingan atau usaha produktif lain. Bahkan sebagian diantaranya jadi bahan baku instalasi penjernihan air minum PDAM Delta Tirta.
Luar biasa fungsinya. Pemerintah daerah dan masyarakat selayaknya ikut bertanggungjawab : menjaga kebersihan air sungai dan meniadakan limbah domistik alias sampah. Mengawasi agar tidak terjadi penyumbatan dan pendangkalan. Siaga deteksi dini agar dinding sungai tidak ambrol atau bibir sungai alami penurunan. Termasuk penyempitan akibat pemenuhan kebutuhan lahan untuk : hunian, bisnis, pengembangan dunia pendidikan, pembangunan infrastruktur atau lainnya.
Secara normatif pemerintah daerah dan jajaran sektoral bisa beralibi; semua itu sudah ditangani perangkat daerah sesuai tupoksinya. Namun realitasnya ? Inilah salah satu kendalanya : tradisi pejabat baru kebijakan baru. Realitas itu pun nyata.
Kehadiran Inpres Nomer 1 Tahun 2025 tentang : Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah bukti. Suka tidak suka, instruksi presiden patut dipatuhi. Aktualisasinya: penyelenggara pemerintahan ‘dituntut’ rasionalkan skala prioritas program sebagai wujud komitmen atau loyalitas kinerja selaku abdi negara.
Rujukannya jelas ! Point ke 4 butir ke 4 dan 5 dalam Inpres nomer 1 Tahun 2025 : fokus alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Bukan serta merta berpijak pada pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Sekaligus mengurangi belanja bersifat pendukung dan tidak memiliki outry terukur.
Tantangan Tak Mudah
Pemimpin baru – pemerintahan baru Sidoarjo; H. Subandi – Hj. Mimik perlu ajak semua pihak konsolidasi dan berpikir bareng. Bagaimana beragam program kebijakan itu bisa dipadukan. Utamanya program : Makan Gratis Bergisi (MBG), Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG ) dan sekolah rakyat gratis. Bila perlu dibentuk tim khusus. Mengapa ! Biar tidak ada tumpang tindih. Tugasnya, mengintegrasikan seluruh program; pusat dan daerah, sekaligus diselaraskan dengan kekuatan dan ketersediaan APBD Sidoarjo.
Mengingat, pemimpin baru Sidoarjo juga miliki janji hati dengan masyarakat : berobat gratis, makan bergizi gratis bagi warga miskin dan lansia, 20 ribu bea siswa kuliah dan pendidikan bagi anak yatim, kenaikan tunjangan 100 % bagi tenaga honorer plus ASN, renovasi warung rakyat, bantuan keuangan desa, dan perbaikan infrastruktur berkualitas, merata untuk mendukung sektor strategis berkelanjutan.
Secuil referensi penting tentang kekuatan APBD. Perda Nomer 12 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Tercatat : anggaran Pendapatan sekitar Rp. 5, 9 Triliun lebih. Namun dalam laporan pembelanjaan tercatat ada defisit Rp 519 miliar. Semua itu akan ditutupi melalui optimalisasi pendapat pajak plus retribusi atau lainnya.
Terlepas apa pun itu, tetap jadi beban bagi pemimpin baru pemerintahan baru. Termasuk kelanjutan beban anggaran untuk program Makan Gratis Bergizi (MBG) nasioal di tahun 2026. APBD tahun berikutnya, berpotensi defisit semakin besar bila rumor anggaran MBG lewati Rp 1 triliun di tahun 2026 .
Bagai makan buah simalakama padukan janji politik dan kebijakan negara. Pemerintah daerah satu sisi butuh ketersediaan anggaran untuk laksanakan prioritas kebijakan sesuai ‘janji politik. Begitu pula upaya Pemberdayaan kinerja SDM mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan; serta pemberdayaan lembaga wujudkan wilayah metropolis inklusif dan revitalisasi infrastruktur multi sektor akibat banjir plus genangan air. Satu lagi hal terpenting, mengawal kebijakan negara untuk rakyat : MBG, PKG dan CKG. (*)
editor : C. Rahadi
