Jumat, 3 Januari 2025. DPRD Kabupaten Sidoarjo melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Salah satu prioritas yang ingin digali lebih mendalam. Khusunya terkait tata kelola kebijakan atau legalitas dalam rangka menekan Kasus KDRT dan bullying. Bagi wakil rakyat di parlemen, kunjungan kerja ini cukup penting. Khususnya optimalisasi daya cegah legalitas sebagai upaya preventif penanganan kasus KDRT atau bullying.

H.Usman M.Kes bersama rombongan anggota Komisi D telah mencermati realitas persoalan tersebut. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak, Kabupaten Sidoarjo termasuk 5 besar di Jatim. Tingginya angka KDRT dan kekerasan anak ini bisa diakses di sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau Simfoni PPA. Tercatat 176 kasus KDRT, disusul Kabupaten Malang dengan 144 Kasus dan Kota Malang 126 Kasus.

Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sidoarjo, sepanjang tahun 2023 kasus KDRT dan kekerasan anak di Sidoarjo mengalami kenaikan mencapai 220 kasus. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebanyak 155 kasus, tahun 2020 sebanyak 140 kasus, tahun 2021 sebanyak 163 kasus, tahun 2022 sebanyak 180 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 220 kasus. (tac)