Setelah molor hampir 3 jam, rapat paripurna V dan VI terkait pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 terlaksana. Dihadiri 7 fraksi dengan 48 wakil rakyat. Realitas lain, tak butuh waktu lama, PDIP berubah sikap beberapa saat usai rapat paripurna.

Di ruang paripurna ! Tujuh fraksi secara terbuka dan kritis sampaikan pendapat. PDIP bacakan catatan yang menohok. Tarkit Erdianto sebagai Ketua Fraksi dan juru bicara PDIP beberkan tentang : peningkatan Silpa 10 % dibanding tahun 2023. Ini salah satu indikator ketidaksinkronan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan; alias kurang cermat.

Begitu pula komitmen wujudkan pemerintahan yang bersih, masih isapan jempol karena masih banyak OTT dan pengutan liar. PDIP juga mengingatkan ! Adanya serapan anggaran BTT dari bupati yang terkesan kurang transparan. Ini dapat akan menimbulkan kecurigaan terhadap penggunaan anggaran dan urgensinya. Saat di ruang sidang PDIP bisa menerima, meski dibarengi catatan menohok.

Usia meninggalkan ruang sidang paripurna, sekitar pukul 17.00 lebih tiba-tiba Tarkit Erdianto dengan tegas menyatakan, sikap PDIP berubah menolak. Tidak menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. “Ini bagian dinamika politik. Semua kader partai wajib tegak lurus instruksi partai. ” jelasnya saat di arena konferensi pers bersama, (16/7), kantor DPD Partai Golkar.

Penolakan PDIP menambah jumlah para partai penolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Sebelumnya: Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, Partai NasDem, dan PPP. Totalnya 7 partai pemilik kursi di gedung DPRD. Sementara itu, tercatat hanya PKB dan Partai Demokrat bersikap setuju Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

editor : ratucahadi

catatan lain : Mengapa 5 Fraksi menolak ?