Siapa pun kreatornya, kehadiran Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja yang dikomando Kasat Drs. Yany Setiawan terkait pelaksanaan pembongkaran pedagang kaki lima (PKL) di Desa Pepelegi Kecamatan Waru layak diapresiasi. Apalagi tumbuh kesadaran membongkar sendiri lapaknya; meski tetap dalam pengawasan Satpol PP dan penanggungjawab jajaran lintas sektoral terkait.
Pembongkaran lapak semi permanen di sempadan Sungai Desa Sawotratap ( Avour Bono ) merupakan bagian upaya membuka akses pelaksanaan normalisasi sungai; untuk cegah banjir ( luapan air ) atau genangan air saat penghujan. Kehadiran Wakil Bupati sebagai representasi pimpinan daerah turut memuluskan tugas Sat-Pol PP selaku pelaksana kebijakan. “Tolong beri kesempatan Satpol PP menjalankan tugasnya. Ini untuk kepentingan bersama. Satpol PP juga sudah lakukan sosialisasi,” kata wakil bupati disela kerumunan PKL yang berkeluh dan meminta lapak tidak dibongkar.
Kasat Pol PP Drs. Yani Setiawan, pun menjelaskan sosialisasi kebijakan itu cukup penting dan bagian upaya edukasi tidak hanya untuk PKL. Namun juga seluruh pihak terkait seperti : kelurahan/ desa, kecamatan atau lainnya agar serius turut amankan kebijakan pemerintah daerah. Plus pembinaan untuk menstimulan pola pikir, karakter, sifat dan perilaku terhadap prioritas kebijakan pemerintah daerah; plus master plan pembangunan secara bertahap.
“Siapa pun kita perlu satukan cara pandang. Normalisasi sungai bukan sekedar untuk cegah potensi banjir. Namun juga diperlukan terkait pengendalian dampak lanjutan; terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain itu, pembongkaran lapak itu bisa jadi penguat jalin sinergi kinerja plus sinergi kreativitas program antar pihak : pemerintah daerah sampai jajaran pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, komunitas publik, pelaku usaha; sekaligus pengelola perusahan besar – sedang. Mengingat ! Wujudkan kualitas hasil pembangunan, perlu diikuti dengan adanya kualitas tanggungjawab dan integritas seluruh pelaksana kebijakan atau masyarakat sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan. Sekaligus mengelimir potensi distorsi kebijakan.
Janji wakil bupati Hj. Mimik Idayana untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak pembebasan sempadan di aliran Sungai Sawotratap merupakan salah satu pilot projek penting. Mengingat lokasi baru dijanjikan akan lebih layak ketimbang nekad bertahan berjualan di sempadan aliran sungai.
editor : C. Rahadi
Foto : ist
Baca Pula :
Langkah Strategis Raja Erlangga Memakmurkan Sidoarjo Tempo Dulu
