Retret. Gagasan Presiden Prabowo Soebianto ini cukup menarik. Meski ada pro kontra tettap bergulir 21-28 Pebruari 2025 lalu.
Menarik ? Pertama agenda retret digelar pasca pelantikan kepala daerah baru. Kedua, lokasinya di Akademi Militer Magelang; mirip wajib militer. Ketiga, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih; juga menjalani agenda serupa sebelumnya; 24-27 Oktober 2024. Ini bukti jika agenda retret adalah penting; bagi presiden.
Para kepala daerah yang lahir dari ‘rahim sosial – politik’ mungkin sempat terjebak dilema. Satu sisi, agenda itu bagian dari uji loyalitas terhadap partai politik selaku pemberi ‘tiket’ ke arena Pilkada. Sedangkan sisi lain, retret merupakan program pembekalan atas nama negara; sebagai guide atau role model kinerja kepala daerah baru.
Presiden terasa ingin pastikan satu visi dan misi mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih sampai dengan para Bupati, Walikota dan Gubernur. Tegak lurus bela negara, berpikir dan berbuat untuk rakyat yang telah nemberi amanah jadi pemimpin wilayah masing masing dalam kebersamaan totalitas.
Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai narasumber adalah bukti konkret.
Untuk mengawal rasa aman dan tertib sosial – politik dalam rangka pemberdayaan kemandirian ekonomi publik dan relegiusitas selaras tata kelola anggaran secara proporsional atau akuntabel.Muaranya adalah kesejahteraan secara mandiri tiada tebang pilih.
Termasuk keberanian berinovasi wujudkan program pembangunan berkualitas, berkesinambungan dan terkoneksi antar wilayah : lokal, regional dan nasional ; sesuai tata kelola peraturan atau kebijakan negara.
Pemangku kebijakan tingkat propinsi, kabupaten dan Kotamadya pun didorong kolaborasi program dan kebijakan. Tujuannya ! Ada upaya membangun spirit Reformasi Teknokasi dan E-Goverment secara terpadu. Artinya tata kelola pemerintahan ‘wajib’ dikelola para pejabat publik yang memiliki keahlian, kapasitas dan kompetensi ( teknokrat ). Bukan sekedar andalkan pertimbangan politis saja.
Begitulah pondasikan kembali pentingnya E-goverment sebagai penguat komitmen pemanfaatan teknologi informasi menopang kemudahan akses pelayanan di segala sektor; secara efektif, efisiensi dan transparansi.
TIdak timbulkan kerancuan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan di tingkat wilayah. Para kepala daerah peserta retret wajib sosialisasikan hasil pembekalan itu sampai tingkat kecamatan, desa /kKelurahan; plus RT / RW. Termsuk lembaga kemasyarakatan desa; RT-RW, PKK, BPD, Karangtaruna, LPMD dan KPMD agar memahami dan dipraktekan dalam rutinitas kinerja sehari-hari.
editor : C. Rahadi
foto : Ist
