Komis D DPRD Sidoarjo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rembugan. Efektivitas yang berkeadilan distribusi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) jadi prioritas. Mengingat di tahun 2025 ini ada Rp 160 miliar akan digelontorkan. Pentolan Komisi D, H. Bangun Winarso ( Wakil Ketua) dan H. Dhamroni Chudlori ( Ketua) meminta Dinas Pendidikan bisa menggunakan tepat manfaat dan ‘tidak tebang pilih’ alias tidak abaikan prinsip berkeadilan proporsional. Pernyataan ini diamini anggota Komisi D yang hadir di di ruang rapat paripurna, (14/5).
Politisi senior PKB, H. Usman M.Kes mengingatkan terkait azas keadilan tetap sebagai referensi atau pijakan distribusi Bosda. Salah satu diantaranya ada sekolah yang tidak bisa membangun karena peruntukan dana BOSDA tidak bisa dialihkan untuk pembangunan fisik di sekolah.
“Apa yang dialami SMP Negeri 2 Sedati bisa jadi pelajaran bersama. Beberapa wakti lalu, sekolah memperoleh surat dari Pemerintah Desa Buncitan terkait permintaan pembongkaran jembatan untuk normalisasi sungai. Saya berharap ada terobosan baru dari penggunaan dana BOSDA ini agar bisa dimanfaatkan untuk penggunaan anggaran lainnya,” tegas Abah Usman.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Tirto Adi menerima dan sepakat terkait saran dan masukan wakil rakyat di parlemen. Azas keadilan dimungkinan tidak harus sama. Merujuk azas itu, ada dua hal penting yaitu bisa merujuk keadilan distributif dan keadilan komulatif. Selama ini penyaluran BOSDA diterapkan berdasarkan keadilan distributif. ” Bila diperlukan adanya perubahan, digeser menjadi distributif ke komulatif, ini merupakan dapat dilakukan pembaharuan. Boleh disepakati untuk dirubah,” tandasnya. (ACZ)
Dr. Tirto Adi juga merespon positif usulan H. Moch. Dhamroni Chudlori, bila ada sisa anggaran untuk dimanfaatkan. Misalnya untuk pembangunan sekolah dan pemberian insentif guru. Sekilas catatan, sisa dana BOSDA; Tahun 2023, dana BOSDA sebesar Rp161 miliar dan tersalur Rp 154 miliar sehingga ada sisa Rp 7 miliar. Kemudian pada 2024, dari Rp 157 miliar hanya tersalur Rp 152 miliar; dengan begitu ada sisa Rp 5 miliar. Untuk 2025, dana Rp157 miliar dan terserap Rp153 miliar, meninggalkan sisa Rp 2 miliar. (tac)
foto :ist
