Banjir atau genangan air masih belum surut di berbagai wilayah Sidoarjo perlu dipetakan secara cermat. Ini relatif mendesak untuk menetapkan solusi kebijakan sesuai kebutuhan atau kepentingan warga. Ini diungkapkan H. Usman M.Kes, anggota DPRD Sidoarjo
Pemerintah daerah, DPRD dan jajaran forkompinda bersama SKPD dapat optimalkan satgas tanggap darurat untuk melaksanakan deteksi lanjutan adanya potensi terdegradasinya derajat kesehatan publik, tersendatnya aktivitas sosial-ekonomi, proses belajar-mengajar di sekolah, atau kegiatan publik lain untuk diinventarisir lebih cermat dan detil.
“Hasil pemetaan itu bisa jadi referensi penting bagi DPRD, pemerintah daerah dan OPD lintas sektoral tetapkan skala prioritas kebijakan tepat manfaat untuk jangka pendek. Pemilahan realitas jumlah desa dan warga yang alami gangguan kesehatan, sosial-ekonomi, terkendalanya aktivitas pendidikan atau hal lain yang sangat urgen. Semua ini untuk melengkapi aktivitas bersih-bersih saluran atau drainase, pengerukan sungai,” ungkap H. Usman M.Kes. (tac)
