Catatan Pemimpin Baru Tantangan Baru ( bagian 2 )
Di hati masyarakat, rekam jejak politik akan terus mengalir alami dan tumbuhkan pengalaman beragam yang tak mudah terlupakan.
Sekedar pengingat ! Ada 559.878 warga telah menguatkan dukungan saat Pilkada 2024 untuk H. Subandi sebagai Kepala Daerah dan Hj. Mimik Idayana sebagai wakilnya. KPUD Sidoarjo juga mencatat, ada 403.999 warga Sidoarjo berbeda pilihan dan 81.298 suara dukungan dinyatakan tidak sah.
Perbedaan pilihan, tentu bukanlah pembenar untuk pilah-pilih kelompok atau wilayah prioritas tertentu saat pelaksanaan kebijakan. Meredam dampak perbedaan dan menjaga keseimbangan di ruang publik bukan tantangan mudah. Kepala Daerah – suka tidak suka – perlu dikawal atau didampingi ujung tombak sektoral berkelas. Khususnya dalam meramu dan mengemas program prioritas jangka pendek dan menengah secara cerdas.
Diantara tujuannya : menguatkan kesepahaman antara masyarakat, pekerja politik, politisi pemilik kursi di parlemen, aparatur penyelenggara pemerintahan, dan seluruh komunitas publik; selaras hak dan kewajiban secara personal atau kolektif. Sekaligus memiliki kapasitas untuk meredam potensi sengketa, konflik dan perdebatan tiada ujung yang tak bermanfaat bagi publik.
Plus menjamin para pelaksana : rekanan, konsultan, lembaga non pemerintah terkait mampu menjaga amanah. Sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan. Rakyat sebagai penikmat kebijakan dan subjek pembangunan juga wajib memiliki tanggungjawab.
Ini penting demi ketersediaan sumber penghasilan berkesinambungan; lapangan kerja; rasa aman, tertib dan nyaman jalankan giat usaha. Kemudahan fasilitas pendidikan dan akses komunikasi tanpa ribet dan ribut dengan lembaga pemerintah. Termasuk transportasi, jalan mulus-lampu padang, pelayanan hidup sehat, murah dan mudah; serta lingkungan bersih bebas genangan.
Pusaran Politik
Wujudkan harapan itu, Kepala Daerah selayaknya tidak abaikan kolektivitas kekuatan politik; di dalam atau luar parlemen. Tak perlu ada uji coba bagaimana dampak kekuatan pusaran politik itu terhadap laju roda pembangunan dan pemerintahan.
Lima puluh anggota DPRD adalah representasi wakil rakyat yang tiada henti perjuangkan aspirasi pemilihnya. Begitu pula pekerja politik non parlemen. Diakui atau tidak ! Para wakil rakyat dan para pekerja politik itu adalah pemersatu kantung-kantung kekuatan publik secara politis di 346 desa / kelurahan di 18 wilayah kecamatan.
Kepala Daerah tak perlu ragu jadikan aktivitas demokrasi sebagai perantara komunikasi antara rakyat, pekerja partai, legislator dan jajaran penyelenggara pemerintahan. Tujuannya untuk saling menguatkan kualitas komitmen. Siap bermufakat demi wujudkan kebutuhan atau kepentingan publik.
Tetaplah bersatu. Jadikan gedung parlemen sebagai ‘rumah rakyat’ . Tempat ideal rembug pernik- pernik kebutuhan dan kesulitan publik. ( rahadi – bersambung )
