Catatan Pemimpin Baru – Tantangan Baru . Rakyat Ingin Nikmati ‘Buah Kepercayaan’ yang telah diberikan kepada pemimpin baru.
Pelantikan kepala daerah telah diagendakan 20 Pebruari 2025. Tantangan pemimpin baru Sidoarjo, dari tahun ke tahun terasa relatif tidak terlalu berubah, yaitu pentingnya revitalisasi tata kelola pemerintahan tak melenceng dari zona integritas. Prioritasnya, menguatkan pondasi wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); wujudkan solusi berkesinambungan bagi pengendalian dan pencegahan banjir; penataan infrastruktur plus tata ruang wilayah secara sinergis tiada lagi tumpang tindih. Prioritasnya jalan mulus tanpa berdampak banjir atau timbulan genangan air berkepanjangan dikala musim curah hujan. Plus pemeliharaan dan perlindungan cagar budaya dan pemberdayaan kemandirian ekonomi publik.
Tantangan lain tak kalah penting ! Kepala daerah perlu memilih dan memilah penanggung jawab utama instansi sektoral plus jajaran. Bukanlah lagi rahasia. Energi utama bergeraknya aktivitas pemerintahan daerah adalah SDM berkapasitas, kreatif, responsif dan inovatif. Bukan para pelaksana kebijakan yang sekedar menggugurkan kewajiban birokrasi. Lebih memilih aman setelah menerima amanah. Bila perlu dilakukan fit and propertes dan ujicoba sebelum ditetapkan difinitif.
Pentingkah revitalisasi ! Selayaknya dianggap penting. Rakyat tetaplah rakyat yang berharap bisa memetik keuntungan dari kepercayaan terhadap kepala daerah yang dipilihnya. Bukan sekedar menikmati pentas serimonial secara parsial.
Akar kebijakan penetapan program revitalisasi, bisa dimulai dari budaya rembug desa. Tradisi leluhur ini wajib dilestarikan tiada batas waktu. Pasalnya setiap desa, dusun, atau wilayah terkecil RT/RW memiliki kebutuhan atau kepentingan berbeda . Ragamnya begitu banyak.
Pemimpin baru perlu mengadopsi budaya rembug desa sebagai penguat pilar demokrasi dan perilaku tanpa diskriminatif sejak dari aparatur desa. Abaikan budaya dan pemberdayaan rembug desa secara baik dan benar, berpotensi melahirkan kebijakan kurang pro rakyat. Bila dibiarkan, ada potensi menjaga kelestarian praktek kolusi, nepotisme dan tutup mata mengakarnya praktek korupsi.
Mempondasikan Sidoarjo hebat ! Perlu dimulai dengan keberanian dan kejujuran merencanakan revitalisasi kebijakan; berbasis zona integritas. Pengalaman adalah guru terbaik. ( Rahadi – bersambung)
