Pondasi Wilayah Metropolis Inklusif – 3
Berdamai dengan keadaan itu pilihan. Upaya mengendalikan jumlah warga miskin dan pengangguran, ketersediaan lapangan kerja serta terjaganya kualitas kesehatan publik, diperlukan sikap kompromis yang kolaboratif. Kerelaan melepas kepentingan sektoral demi satukan visi untuk kemandirian sosial, ekonomi dan upaya tingkatan kapasitas ketrampilan SDM begitu dibutuhkan.
Langkah awal normatif ! Monitoring dan pemetaan realitas sosial, ekonomi dan status pendidikan masyarakat. Tujuannya ! Menggali referensi untuk pijakan mengemas inovasi program pendidikan plus edukasi terapan lanjutan (pelatihan). Mengingat ! Kapasitas, ketrampilan dan pengetahuan SDM merupakan modal penting untuk akses masuk dunia kerja atau pekerjaan dengan gaji lebih tinggi.
Langkah strategis lanjutan ? Penguatan pola komunikasi dengan pelaku dunia usaha dan industri. Selaku penanggungjawab penyelenggaran pemerintahan : eksekutif dan legislatif diharapkan mampu merancang tata kelola kebijakan anggaran, pengawasan & legalitas terpadu demi kepentingan tesebut. Sekaligus pembudayaan pola berpikir kreatif wujudkan produk unggulan lokal sebagai pondasi kemandirian ekonomi kerakyatan
Jangan Abaikan Realitas Ini.
Memutus siklus kemiskinan, tiada mungkin abaikan tata kelola pendidikan, ketersediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki modal untuk dioptimalkan ! Sebagai pilot project bisa optimalkan lima wilayah dari 18 kecamatan ‘terbanyak’ yang dihuni perusahaan besar dan sedang (PBS).
Diantaranya ; Waru ( 204 PBS), Gedangan (173 PBS), Taman (165 PBS), Sidoarjo (115 PBS) dan Krian (71 PBS). Ditambah lagi catatan sepanjang Tahun 2024, ada 73.869 sudah mengajukan permohonan ijin lokasi. Rinciannya : 23.296 (industri ), 245 ( Properti), 2.582 ( jasa perdagangan) dan 57.476 ijin lokasi lainnya. Pada lima wilayah tersebut ada 602.294 berpendidikan SMA. Urutan terbanyak Gedangan (373.673), disusul Taman (69.206), Waru (59.760), Sidoarjo (58.628) dan Krian (41.027). Ada pula lulusan Diploma IV-S1, total lima kecamatan jumlahnya 91.382. Terbanyak Sidoarjo (27.039), Waru (25.842), Taman (18.797), Gedangan (11.555) dan Krian (8.149).
Realitas tersebut Layak dikomunikasikan. Benarkah telah sesuai atau dapat disesuaikan dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan indutri sedang dan besar yang ada. Tidak hanya itu. Penyelenggara pemerintahan daerah juga perlu deteksi dini aktivitas pekerja di luar koridor itu.
Mengingat ada yang memutuskan secara personal untuk Berusaha Sendiri ( 206.77 ). Berusaha dibantu buruh tidak tetap / tidak dibayar (82.996), Berusaha dibantu buruh tetap / dibayar ( 43.547), Buruh/Karyawan/Pegawai ( 665.002), Pekerja Bebas ( 31.776 ) dan Pekerja Keluarga / Tidak Dibayar ( 66.406). Deteksi dini terkait hal ini relatif dibutuhkan. Sudahkan para pekerja mendapatkan penghasilan layak ? BPS menemukan fenomena 149.402 buruh tidak tetap dan pekerja keluarga tidak dibayar.
editor:
C.Rahadi
