Masyarakat perlu peduli. Kasus perdagangan manusia: anak, perempuan atau lainnya, jangan diabaikan. Negara membutuhkan campur tangan seluruh jejaring komunitas sosial atau siapa pun rela melaporkan beragam gejala penyimpangan budaya, hukum dan kebiasaan yang tak semestinya. Inilah bagian dari upaya deteksi dini menjaga kesinambungan rasa aman, nyaman dan tentram.

Anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PKB, H.Usman M.Kes ungkapkan hal ini saat pertemuan dengan jejaring komunitas publik bersama Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo, Heni Kristiani S.Pd.,MM.

Marilah membangun keyakinan pentingnya melek informasi, merubah anggapan perempuan mahluk lemah dan pantas dilemahkan, sehingga tidak mudah terjebak muslihat oknum pelaku TPPO. Ingat jangan mudah terpikat iming-iming penghasilan besar tanpa memahami jenis pekerjaan. Ingat iming-iming adalah jalan pintas ‘semu’ lepas dari jerat kemiskinan, beban piutang atau pondasikan kesejahteraan secara mandiri.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan terindikasi bagian kejahatan terorganisir. DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan, legalitas dan anggaran berkewajiban membangun keyakinan publik; TPPO bukan hal sepele. (tac)