Politisi senior Fraksi PKB dan Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo H. Usman M.Kes mencermati potensi tantangan yang tak mudah bagi Sidoarjo; baik jangka pendek dan menengah. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan terpadu mereduksi skala prioritas terlait kebutuhan internal daerah dan amanah merujuk kepentingan nasional.
Para pembuat kebijakan : pemerintah daerah, legislatif dan stakehokder perlu memantapkan intregrasi atau sinkronisasi program kinerja. Bukan rahasia lagi, Presiden Soebianto telah prioritas negara makan gratis bergizi (MGB), disusul Cek Kesehatan Gratis ( CKG ) dan Integrasi Layanan Puskesmas, Pustu dan Posyandu (ILP).
Selain itu, pemerintah daerah perlu menugaskan jajarannya untuk ambil bagian dalam sosialisasi kebijakan menteri pendidikan tentang sistem penerimaan jalur prestasi SPMB 2026. Kabarnya tak lagi pakai rapor melainkan nilai tes kemampuan akademik ( TKA ). Termasuk perubahan dari pendekatan zonasi menjadi radius tempat tinggal.
H. Usman juga ungkapkan, selain mengadopsi kepentingan nasional untuk dilaksanakan di Sidoarjo, tingkat lokal pemerintah daerah juga perlu merespon kebutuhan masyarakat terdampak banjir atau genangan air akibat musim hujan serta air laut pasang. Sebut saja perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan; rehabilitasi sosial ekonomi warga terdampak atau hal-hal terkait lain.
” Hal ini semua masih bisa terkendali bila komitmen kebijakan secara terpadu terkelola efektif – efisien” kata H. Usman M.Kes. (tac)
